Seberapa Kepatuhan terhadap Peraturan Indonesia?

Pada saat ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan publik. Di era yang semakin ketat ini, dimana harga minyak jatuh bagai bola salju perusaan oil banyak yang collaps. Impactnya apa? ya tentu saja mempengaruhi seluruh perekonomian dunia…halah..aku sih bukan ahli ekonomi. Jadi tidak akan ngomongin masalah itu.

Balik lagi ke Tema Keselamatan, Kesehatnaz ke5rja dan Lingkungan (K3L) masing masing negara mempunya policy yang berbeda. Kali ini saya tidak akan ngomongin masalah peraturan negara lain, tetapi hanya peraturan di Indonesia saja.

kalau ngomongin soal Peraturan Lingkungan, teman-teman semua bisa langsung meluncur deh ke websitenya kementerian lingkungan Hidup. Di sana Lengkap banget. Langsung lompat kesini saja.

Kalau Rekan-rekan semua bekerja di sebuah perusahaan atau punya perusahaan sendiri, tentunya harus memastikan seluruh peraturan yang sudah ada di indonesia. Tertunya ini ada kaitannya dengan seberapa patuh sih kita terhadap paraturan yang berlaku? Lalu Tahapannya apa sih yang harus dilakukan untuk melihat kita sudah comply atau belum?

  1. Batasi Scope yang akan diidentifikasiMisal dalam hal ini hanya membatasi terkait dengan K3dan L saja.
  2. Identifikasi dahulu Aktifitas “major” dan “minor” Perusahaan.Kita harus melakukan identifikasi terhadap bidang pekerjaan perusahaan kita dahulu. lalu, aktifitas-aktifitas di tempat kerja kita apa saja. Bisa dimulai dengan melakukan identifikasi aktifitas per area kerja atau per proses, dari hasil dokumen lingkungan sebelumnya (RKL RPL, UKL UPL) desain dan sebagainya, yang intinya merupakan aktifitas yang ada di lokasi kerja. bisa juga dilakukan dengan melakukan diskusi atau pengumpulan data dengan mengundang berbagai departemen dalam perusahaan.
  3. Identifikasi paraturan-peraturan yang “mungkin” terkait dengan aktifitas perusahaan dalam sebuah daftar/list.kenapa saya sebutkan “mungkin”? karena bisa jadi peraturan yang kelihatanya applicable ke aktifitas kita, belum tentu itu applicable ke perusaan kita. Applicable disini memang kita yang menentukan, tentunya berdasarkan dari hasil identifikasi aktifitas. Kalau dari aktifitasnya memang tidak ada dalam cope pekerjaan perusahaan kita, ya berarti ga applicable.
  4. Identifikasi “isi” dari peraturan dari masing-masing peraturan.Tidak semua peraturan itu ada requirement/kewajiban-nya. bisa saja dalam 1 peraturan yang berisi 100 pasal, kewajiban untuk melakukan sesuatu itu hanya 10 pasal, sisanya hanya penjelasan dan lain-lain.
  5. Lakukan Verifikasi terhadap hasil identifikasi requirement/kewajiban di point caranya bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti:
    • bertemu dengan head of departemen atau engineernya atau orang yang ahli terkait dengan kewajiban dalam perusahaan. tetunya kita harus melakukan identifikasi lagi kira-kira ini tepat ga kalau di bawa ke Mr. X Y atau Z. kalau tidak sembari diskusi nanti bisa di cari kesiapa ya untuk mengetahui apakah perusahaan kita ada beneran aktifitas terkait peraturan? dan apakah perusahaan sudah punya cara / upaya atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
    • Verifikasi ke lapangan langsung bersama team yang tepat. (hampir samadengan point diatas tetapi ini lebih ke melihat langsung di lapangan/whitness)
  6. Catat hasil verifikasi dan dokumentasikan. hasil verifikasi bisa saja menyatakan bahwa perusahaan sudah ada upaya untuk patuh, buatlak judul deskripsi aktifitas/upaya/kegiatan tersebut. bisa saja belum ada upaya perusahaan untuk itu, kalau belum tandai sebagi outstanding point.
  7. Lakukan Audit Berkala.Fungsinya untuk mengetahui apakah upaya2 untuk memenuhi kewajiban tadi benar-benar sudah dilakukan atau belum. Untuk membahas Audit sepertinya Panjang, Akan dibahas lain waktu.
  8. Review dan Pembaruan Data.
    Daftar kewajiban / requirement yang sudah di buat harus di review berkala, terlebih apabila ada perubahan aktifitas/ kegiatan. aktifitas baru ataupun adanya peraturan baru.

so..selamat mengidentifikasi.—@kasmancepu

Mau Membuat Dokumen Lingkungan, Ini yang perlu Kamu Ketahui….

Ngomongin masalah dokumen lingkungan, akan banyak sekali tipe dari dokumen lingkungan. akan tetapi dokumen lingkungan yang paling populer diantara kesemuanya adalah dokumen AMDAL. eits…dokumen AMDAL pun bukan hanya 1 buku lho, dokumen AMDAL sendiri terdiri dari KA, ANDAL dan RKL RPL.

nah , ketika ada tetangga atau perusahaan kamu bekerja akan merencanakan suatu aktifitas baru atau perubahan kapasitas atau kegiatan baru, maka seharusnya kamu harus mengecek dulu apakah kegiatan yang direncanakan tersebut wajib AMDAL atau tidak.

Bagaimana kalau Aktifitas yang direncanakan benar-benar Baru?

Pertama yang harus kamu siapkan adalah PP 27 tahun 2012  dan PermenLH No. 5 tahun 2012 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL.

Kedua, coba diidentifikasi dahulu kegiatan utama yang akan direncanakan, dan juga kegiatan pendukung yang direncanakan beserta besaran/kapasitas/luasan  dan data-data pendukung lainnya. Ini fungsinya untuk penapisan / screening pada tahap selanjutnya.

Ketiga, bukalah PermenLH 05/2012, ga usah pikir panjang, langsung aja meluncur ke Lampiran 5, masukin aja langkah kedua diatas.

Selanjutnya, dari masing-masing aktifitas utama dengan kapasitas tersebut, dicocokkan  dengan lampiran I. Apabila masuk dalam kriteria dalam lampiran I , berarti aktifitas yang di tapis wajib memiliki Dokumen AMDAL.

Lanjutkan dengan kegiatan pendukung dan cocokkan kapasitasnya, Apabila masuk dalam lampiran I, maka meskipun kegiatan utama tidak wajib AMDAL, tetapi kegiatan pendukung masuk kriteria, Secara otomatis kegiatan/aktifitas yang direncanakan adalah wajib AMDAL.

Bagaimana apabila tidak masuk dalam lampiran I?

Langkah selanjutnya, kamu harus cek di lampiran II.  Di lampiran II, apabila daftar kegiatan yang direncanakan tidak ada dalam lampiran I, maka harus di cek lokasi yang direncanakan merupakan kawasan Lindung atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung?  Kalau Jawabanya “YA” maka  kegiatan yang direncanakan adalah Wajib AMDAL. tetapi kalau tidak, maka kamu harus membuat Dokumen UKL UPL.

Nah…. ditahap ini kamu pasti sudah dapat menyimpulkankan dong wajib AMDAL atau hanya menyusun UKL UPL.

kalau Wajib AMDAL, berarti Tim penyusun dokumen AMDAL harus memiliki Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkunga Hidup.

Kalau hanya UKL UPL, kamu bisa menyusun dokumen UKL UPL sendiri dengan tata cara penyusunan Dokumen lingkungan sesuai dengan Permen LH No. 16 tahun 2012 lampiran IV. Perlu diketahui juga bahwa untuk menyusun Dokumen UKL UPL tidak ada persyaratan kompetensi pemyusun AMDAL, makanya siapapun bisa membuat dokumen UKL UPL asal sesuai dengan kaidah penulisan dokumen lingkungan.

Bagaimana jika perusahaan atau aktifitasnya sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan?

Apabila ada kejadian seperti ini, maka bisa merujuk pada PermenLH No. 14 tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.  Tetap saja perlu dilakukan penapisan seperti diatas di bandingkan dengan PermenLH No. 5 tahun 2012. Apabila Wajib AMDAL, maka wajib menyusun Dokumen DELH, tetapi apabila hanya wajib UKL UPL, maka diwajibkan menyusun dokumen DPLH.

 

Bagaimana dengan SPPL(Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkunga?

Batasan antara Wajib UKL UPL atau dengan cukup SPPL akan berbeda-beda tiap daerah (kabupaten). karena dari MenLH hanya mengeluarkan surat edaran yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penetapan keputusan daerah. Ada baiknya berkonsultasi dengan pejabat lingkungan setempat seperti Dinas/Badan Lingkungan Hidup setempat.

selamat menyusun….

 

 

Dokumen Lingkungan Haruskah?

Ketika berbicara tentang dokumen lingkungan, maka otak kita akan langsung meluncur pada sebuah dokumen yang dimanakan AMDAL. Well, meskipun tidak selamanya salah, akan tetapi sebenarnya di Negara kita tercinta ini banyak sekali dokumen lingkungan, mulai dari AMDAL, UKL UPL, SPPL, DPLH, DELH dan beberapa dokumen lainnya.

Undang-Undah 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan kitab suci di bidang lingkungan sejak dikeluarkannya dimana mencabut UU 23 tahun 1997. Ketika Anda membaca halaman ini saya yakin anda sudah memiliki atau melirik UU ini kalau belum baca. kalaupun masih belum membaca bisa di download di situs Kementerian Lingkungan Hidup menlh.go.id.

Anak turunan dari diperundangkannya UU 32 adalah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan.

Pertanyaannya apakah AMDAL itu?

Definisi dari AMDAL dalam PP 27/2012 adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Disini jelas bahwa dokumen AMDAL hanyalah sebuah dokumen yang akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya. Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati.  Apbila dinyatakan layak (berdasarkan rekomendasi dari komite penilai AMDAL), maka Menteri/Gubernur/Bupati akan menerbitkan izin lingkungan.

Dokumen AMDAL yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA) sebenarnya terdiri dari 3 dokumen antara lain adalah Kerangka Acuan, ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dan Dokumen RKL – RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan).

Tata – Cara penyusunan dokumen Lingkungan sebenarnya diatur tersendiri dalam KepMenLH No. 16 tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Urutan proses AMDAL secara jelas prosesnya sebenarnya diatur dalam PP 27 tahun 2012 sedangkan proses penilaian dokumen lingkungan diatur dalam KepmenLH No. 8 tahun 2013 tentang Penilaian Dokumen Lingkungan serta penerbitan Izin Lingkungan.  Dilain kesempatan mungkin akan dibahas.

Lalu, siapakah yang Wajib Memiliki Izin Lingkungan??

Dimana di Pasal 2 menyebutkan bahwa ” Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”.  Kata Setiap berarti tidak ada perkecualian entah itu Swasta, Pemerintah, BUMN atau bahkan perorangan. Hal ini bisa di cermati bahwa tidak ada perkecualian bagi siapapun. Asalkan wajib AMDAL maka aktifitas atau kegiatan harus memiliki Izin Lingkungan. Mau itu Pemerintah, Swasta, CV, PT, BUMN, Universitas, Sekolah atau bahkan perorangan.

Ironisnya ternyata tidak semuanya memiliki dokumen lingkungan. Bagaimana dengan izin lingkungan di lokasi Anda?

Tinggalkan Comment jika ingin berdiskusi lebih lanjut.

 

envisafe, sept 2014

 

 

 

Back from the Past

Rasanya sudah lama sekali tidak menulis dalam blog ini…ya..lama sekali.
ketika aku pengen menulis kembali mungkin sudah sangat berbeda isi yang ada dalam otakku maupun apa yang akan aku tulis.

Entahlah, aku pengen kembali berbagi dengan siapapun. membagi apa yang aku ketahui meskipun itu juga mungkin bukan sesuatu yang penting.

kembali aku menyadari bahwa sebenarnya berbagi dengan orang yang bahkan kita tidak tau kepada siapa kita berbagi itu tentu akan sangat lebih menyenangkan karena kita ga perlu lagi mengingat apa yang telah kita berikan kepadanya. tetapi bahkan mungkin orang yang kita beri “sesuatu” itu merasa bahwa kita telah memberikan sesuatu yang berharga.

selamat datang kembali di halaman ini, meskipun halaman ini tidak akan pernah aku injak, tetapi aku bisa menuliskan apapun yang aku fikirkan disini.

Behavior Based Safety Program

three_supervisors_bbs_300_pixels_webif you try to develop BBS or behavior based safety program in your company, maybe we can follow this steps :

Initiate Program
• Enlist Management Support
– Evaluate Culture
– Perception Questionnaire
• Appoint a Steering Committee
– Diverse Group of Willing Participants
– Educate Committee

Target Specific Behaviors
• Analyze Accidents over 3 Year Period
– Target Behavioral Causes Most Likely to Reoccur (Root And Contributing Causes)
• Identify Behaviors Related to High Risk
• Record Employee Behavioral Concerns and be sure to provide Feedback.
• Determine if there are Uniformity Issues

Develop Operational Definitions
•Develop a comprehensive Definition of the Targeted Behavior for the purpose of Training and Education.
– Define Desirable Safe Behaviors Relative to Tasks, Scope of Work, etc.

Continue reading Behavior Based Safety Program

34 BAKAT… Anda termasuk yang Mana?

  1. talent-mapACHIEVER, punya stamina yang tinggi dan selalu bekerja keras, kepuasan hidupnya muncul dari kesibukan dan memberikan hasil.Tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya sekarang. Targetnya dipasang tinggi tinggi agar supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan Memiliki api yang membara dalam dirinya yang mendorongnya untuk berbuat lebih banyak, agar bisa menerima lebih banyak juga
  2. ACTIVATOR, dapat membuat sesuatunya terjadi dengan mengubah pikiran menjadi tindakan. “Kapan saya dapat mulai ?”. Pertanyaan ini terus-menerus terlontar dalam hidupmu. Kau tidak sabar untuk bertindak. Berani mengambil tindakan walaupun informasinya belum cukup karena baginya salah adalah belajar
  3. ADAPTABILITY, melakukan tugas sesuai dengan apa yang diterimanya disaat itu Bisa menyesuaikan dirinya terhadap perubahan rencana yang tidak disangka sangka tanpa ada tanda tanda kecewa. Adaptability, berarti hidup didalam momen tertentu walaupun rencanamu berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya Perubahan adalah temanmu bukan musuh
  4. ANALYTICAL, mencari alasan dan sebab sebab.Dia tidak bisa menerima rumor kecuali fakta dan hanya fakta lah yang dapat diterimanya. Orang yang berbakat Analytical selalu membutuhkan bukti. Manteranya adalah ” tunjukkan pada saya bagaimana yang anda nyatakan tersebut terdokumentasi dan bahwa itu benar !”
  5. ARRANGER, dapat mengorganisir akan tetapi juga memiliki kelenturan yang membantu pengaturannya selalu berusaha memikirkan kembali sesuatu. Slogan nya adalah “ pasti ada jalan yang lebih baik dari itu !” Kau seorang koordinator. Berhadapan dengan situasi yang sulit yang melibatkan banyak faktor, kau senang mengatur semuanya, meluruskan dan meluruskannya lagi sampai kau merasa yakin bahwa kau telah mengaturnya dalam konfigurasi yang sangat produktif.
  6. BELIEF, memiliki tatanilai inti tertentu yang tidak pernah berubah.Baginya hasrat untuk menjadi bagian dari kegiatan yang bermanfaat bagi dunia adalah yang paling Utama. Komitment terhadap keluarga adalah sangat bernilai. Mendahului orang lain dan menjaga etika merupakan bagian besar dari penampilannya. Bagimu, sukses itu lebih daripada uang dan gengsi.

    Continue reading 34 BAKAT… Anda termasuk yang Mana?

Occupational HEALTH RISK ASSESSMENT (HRA)

240px-biohazard_symbolsvgHRA/Penilaian risiko kesehatan : suatu prosedur yg tersistematis untuk mengidentifikasi potensi dari bahaya kesehatan, mengevaluasi dari paparan, secara subjective dan atau objective, dan bertujuan untuk menentukan dan menilai efektivitas dari pengendalian yang dibutuhkan (Schoeman, 1994:7).

Selain itu HRA pada pekerjaan bertujuan untuk membantu monitoring dari program occupational hygiene, program surveilans kesehatan ( Goede1998, Van Der Merwe, 1998:14) dan juga sebagai alat untuk edukasi kesehatan kerja dan program kesadaran dari kesehatan kerja.

Metode HRA yang terintegrasi terdiri dari 9 tahapan :

1. Fase 1 : Merencanakan HRA
pelaksanaan HRA yang baik harus terstruktur, terencana dan terorganisir untuk mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan hasil dari HRA.

2. Fase 2 : Antisipasi
Mengenali proses atau area yang akan di lakukan HRA, dsni juga menentukan team yg akan ikut terlibat ( spesialist).

3. Fase 3 : Rekognisi
proses untuk mengenali bahaya di tempat kerja, dsni bisa menggunakan berbagai tool untuk mengidentifikasi bahaya. Pada fase ini dibagi menjadi 2, yaitu :
a. Penelitian ( Research) : mengumpulkan informasi dari data base hygienist, medical records, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan publikasi dari pemerintah dan industri.
b. Survey jalan selintas (Walk-through survey): penilaian oleh team dengan mendatangi area kerja, ketika melakukan walk-through survey kita harus mencatat beberapa hal yaitu :
– nama dan kelompok yang terlibat di dalam walk-through survey
– tanggal dan waktu pemeriksaan
– nama departemen, seksi dan sub-seksi tempat diadakannya walk-through survey
– jumlah pekerja yang bekerja di area tsb
– flow diagram atau deskripsi proses
– identifikasi bahaya kesehatan yang ada di area seperti kimia, fisika, biologi, ergonomik, dan psikologi
– deskripsi dari pengendalian yang sudah ada dan efektivitasnya, termasuk alat pelindung diri yang digunakan.

4. Fase 4 : Identifikasi Bahaya
hasil dari walk-through survey di pelajari, melihat akibat buruk yang dapat ditimbulkan dari bahaya spesifik yang ada di lingkungan kerja tsb.

Continue reading Occupational HEALTH RISK ASSESSMENT (HRA)