Dokumen Lingkungan Haruskah?

Ketika berbicara tentang dokumen lingkungan, maka otak kita akan langsung meluncur pada sebuah dokumen yang dimanakan AMDAL. Well, meskipun tidak selamanya salah, akan tetapi sebenarnya di Negara kita tercinta ini banyak sekali dokumen lingkungan, mulai dari AMDAL, UKL UPL, SPPL, DPLH, DELH dan beberapa dokumen lainnya.

Undang-Undah 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan kitab suci di bidang lingkungan sejak dikeluarkannya dimana mencabut UU 23 tahun 1997. Ketika Anda membaca halaman ini saya yakin anda sudah memiliki atau melirik UU ini kalau belum baca. kalaupun masih belum membaca bisa di download di situs Kementerian Lingkungan Hidup menlh.go.id.

Anak turunan dari diperundangkannya UU 32 adalah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan.

Pertanyaannya apakah AMDAL itu?

Definisi dari AMDAL dalam PP 27/2012 adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Disini jelas bahwa dokumen AMDAL hanyalah sebuah dokumen yang akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya. Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati.  Apbila dinyatakan layak (berdasarkan rekomendasi dari komite penilai AMDAL), maka Menteri/Gubernur/Bupati akan menerbitkan izin lingkungan.

Dokumen AMDAL yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA) sebenarnya terdiri dari 3 dokumen antara lain adalah Kerangka Acuan, ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dan Dokumen RKL – RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan).

Tata – Cara penyusunan dokumen Lingkungan sebenarnya diatur tersendiri dalam KepMenLH No. 16 tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Urutan proses AMDAL secara jelas prosesnya sebenarnya diatur dalam PP 27 tahun 2012 sedangkan proses penilaian dokumen lingkungan diatur dalam KepmenLH No. 8 tahun 2013 tentang Penilaian Dokumen Lingkungan serta penerbitan Izin Lingkungan.  Dilain kesempatan mungkin akan dibahas.

Lalu, siapakah yang Wajib Memiliki Izin Lingkungan??

Dimana di Pasal 2 menyebutkan bahwa ” Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”.  Kata Setiap berarti tidak ada perkecualian entah itu Swasta, Pemerintah, BUMN atau bahkan perorangan. Hal ini bisa di cermati bahwa tidak ada perkecualian bagi siapapun. Asalkan wajib AMDAL maka aktifitas atau kegiatan harus memiliki Izin Lingkungan. Mau itu Pemerintah, Swasta, CV, PT, BUMN, Universitas, Sekolah atau bahkan perorangan.

Ironisnya ternyata tidak semuanya memiliki dokumen lingkungan. Bagaimana dengan izin lingkungan di lokasi Anda?

Tinggalkan Comment jika ingin berdiskusi lebih lanjut.

 

envisafe, sept 2014

 

 

 

One thought on “Dokumen Lingkungan Haruskah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s